Sekjen PPP Dijabat Milenial, Siap Rangkul Pemilih Gen Z

PALOPOPOS.CO.ID, MAKASSAR — Pasca Menteri Hukum mengesahkan kepengurusan PPP Mardiono dimana yang menjadi Sekretaris Jenderal seorang anak muda, anak dari mantan anggota DPR RI Amir Usakara, yakni Imam Fauzan Uskara.

Dengan masuknya anak muda ini menurut pengamat politik, Asratillah menilai penujukan Imam Fauzan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2025–2030 bisa dilihat sebagai bukti bahwa partai berlambang Ka’bah ini masih menjunjung tinggi proses kaderisasi.

Keterlibatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Selatan di kepengurusan nasional PPP juga disebut sebagai sinyal bahwa partai Islam yang selama ini sering dianggap mengesampingkan peran anak muda atau generasi Z terpatahkan.

“Pertama, masuknya Imam Fauzan sebagai Sekjen DPP PPP tentu bisa dibaca sebagai upaya partai melakukan regenerasi. Kehadiran figur muda di level nasional memberi sinyal bahwa PPP berusaha merangkul generasi milenial dan Gen Z, dua segmen pemilih yang selama ini dianggap jauh dari partai-partai Islam tradisional,” ungkap Asratillah, Kamis (2/10/2025).

Putra Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara kelahiran 28 September 1996 itu juga disebut akan berdampak positif terhadap PPP kedepannya. Sebab, sepanjang sejarah kepengurusan DPP PPP belum pernah melibatkan langsung anak muda sebagai pengurus nasional dengan posisi strategis.

“Imam bukan hanya membawa energi baru, tetapi juga representasi bahwa PPP ingin keluar dari stigma partai tua yang sulit beradaptasi dengan isu-isu kontemporer,” sebutnya.

Meski begitu, Asratillah menyampaikan bahwa perjalanan kedepannya tentu saja tidak akan mulus dan memiliki tantangan. Untuk itulah, peran Imam Fauzan disebut akan diuji sejauh mana bisa mengartikulasikan aspirasi anak muda dalam bahasa politik PPP yang seringkali masih terjebak dalam pola lama.

Sementara mengenai keterpilihan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP juga masih meninggalkan riak-riak. Mengingat dalam Muktamar X PPP beberapa waktu lalu sempat memanas, kelompok atau kubu Agus Suparmanto juga mengkalim jagoannya itu terpilih secara sah dalam Muktamar X PPP.

Walaupun pada akhirnya Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 hasil Muktamar X PPP berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas tertanggal 1 Oktober 2025.

“Kedua, soal keterpilihan Muhammad Mardiono memang masih menyisakan residu politik. Polemik pasca-Muktamar menunjukkan bahwa PPP belum sepenuhnya selesai dengan persoalan legitimasi internal,” sebutnya.

“Karena itu, menyatukan kembali kader adalah prioritas mutlak. Partai yang terbelah akan sulit bekerja efektif, apalagi menghadapi Pemilu 2029 yang penuh kompetisi,” sambung Asratillah.

Direktur Politik Profetik Institute itu mengungkapkan bahwa di sini Mardiono ditantang bukan hanya membangun struktur legal, tetapi juga mengupayakan rekonsiliasi dan konsolidasi emosional. Sebab partai politik tidak hidup hanya dari SK Menkum, melainkan dari loyalitas kader PPP di daerah.

Selain itu, penarikan Imam Fauzan ke level nasional juga tentu akan berdampak langsung ke PPP Sulsel. Apalagi selama ini ia menjadi figur penting yang cukup menggerakkan basis daerah. Sehingga posisinya sekarang sebagian Sekjen DPP PPP disebut bisa ada dua kemungkinan, pertama PPP Sulsel bisa semakin diperhatikan karena punya orang dalam di DPP.

“Atau justru akan muncul kekosongan kepemimpinan di daerah jika penggantinya tidak punya kapasitas setara. Jadi, dampak ini bergantung pada bagaimana proses transisi di Sulsel dijalankan, apakah dijadikan momentum memperkuat struktur, atau justru melemahkan konsolidasi,” sebutnya.

Terakhir, Asratillah menyampaikan soal kepemimpinan DPW PPP Sulsel ke depan, idealnya tidak lagi didominasi oleh pola “dinasti politik” satu keluarga. PPP harus belajar dari pengalaman, bahwa monopoli kepemimpinan cenderung mematikan regenerasi dan menimbulkan resistensi internal.

Kata dia, PPP Sulsel membutuhkan figur yang memiliki legitimasi ganda, diterima oleh struktur partai sekaligus dekat dengan basis massa. Lebih dari itu, pemimpin Sulsel juga disebut harus mampu membangun narasi politik yang relevan dengan isu-isu lokal, dari ekonomi maritim, lingkungan, hingga isu anak muda perkotaan.

“PPP sedang berada di persimpangan jalan, apakah tetap menjadi partai yang berkutat dengan konflik internal, atau menjadikan momentum muktamar ini sebagai titik balik. Dengan memasukkan milenial ke struktur inti, sebenarnya PPP sudah membuka pintu perubahan,” ucap Asratillah.(idr)